Museum selama ini dipahami banyak pihak sebagai bangunan tua yang menyimpan benda-benda lama. Padahal, fungsi museum jauh lebih penting: sebagai lembaga pendidikan non-formal yang mendekatkan masyarakat pada sejarah, warisan budaya, dan identitas bangsa. Museum adalah ruang publik yang menyimpan cerita perjalanan peradaban dan perkembangan kehidupan manusia, sekaligus wahana belajar yang unik dan inspiratif bagi berbagai kelompok umur dan latar belakang sosial. Di sinilah letak pentingnya aksesibilitas museum—khususnya secara ekonomi—sebagai bagian hak masyarakat untuk belajar.
Belakangan ini di Indonesia muncul perdebatan tajam terkait kenaikan harga tiket masuk ke museum, khususnya Museum Nasional Indonesia (MNI). Setelah kebijakan tarif baru diberlakukan per 1 Januari 2026, tiket masuk pelajar yang semula gratis kini jadi Rp30.000, dewasa Rp50.000, dan turis asing Rp150.000. Meskipun kenaikan tarif ini diklaim untuk peningkatan layanan dan fasilitas, kritik publik, terutama dari pegiat pendidikan, muncul kuat. Mereka menilai pembebanan tarif tinggi justru mempersulit akses pengetahuan bagi masyarakat yang ingin belajar sejarah. Museum bukan sekadar gudang artefak yang dipajang. Ia merupakan sebuah institusi pendidikan yang secara langsung menyuguhkan informasi sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan melalui objek asli, narasi kuratorial, dan pengalaman belajar yang tidak bisa disamakan dengan buku atau layar digital saja. Edukator museum sering menyusun program guided tour, workshop, dan diskusi untuk memfasilitasi pemahaman sejarah masyarakat secara lebih menarik dan komprehensif.
Dalam konteks ini, membatasi akses museum dengan tarif tinggi akan berimplikasi pada kualitas pendidikan masyarakat. Banyak pelajar, terutama dari keluarga berpenghasilan rendah, merasa keberatan jika harus membayar tiket masuk hanya untuk sekedar melihat artefak atau belajar langsung tentang sejarah bangsa. Ketika biaya menjadi penghalang, tujuan museum sebagai sarana pengetahuan berubah menjadi pengalaman konsumtif yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu membayar. Kebijakan menaikkan harga tiket, meskipun sering dijustifikasi dengan kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas, tetap menimbulkan pertanyaan tentang prioritas pengelolaan museum yang semestinya menitikberatkan fungsi edukatif. Bagi banyak pendidik dan orang tua, kenaikan ini terasa seperti “biaya belajar mahal”, karena kunjungan museum yang sebelumnya gratis untuk pelajar kini menjadi beban baru dalam anggaran kegiatan belajar di luar kelas.
Guru Kartini dari Bekasi misalnya menyatakan bahwa biaya tambahan tersebut mengubah kunjungan museum dari pengalaman belajar menjadi beban ekonomi. Ia bahkan mengkhawatirkan efeknya terhadap kegiatan edukasi lintas sekolah, di mana kunjungan museum merupakan bagian penting dari kurikulum dan pengalaman siswa. Pengamat pendidikan dan pegiat budaya juga berpendapat bahwa sebagai institusi yang didukung oleh anggaran negara (APBN), museum publik seperti MNI semestinya menggunakan dana publik untuk menjamin keterbukaan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan justru pembebanan biaya tinggi kepada pengunjung yang ingin belajar.
Fungsi museum dalam mencerdaskan masyarakat juga ditegaskan oleh banyak pihak sebagai bagian dari upaya memperkuat nilai kebangsaan dan identitas nasional. Museum dapat membantu peserta didik memahami teori sejarah secara langsung melalui koleksi benda-benda bersejarah, peta visual, dan narasi yang dibuat oleh kurator. Hal ini memberi konteks yang tak tergantikan dari sekadar materi pelajaran di sekolah.
Ketika akses museum dibatasi oleh faktor ekonomi, banyak anak muda dan pelajar yang justru kehilangan kesempatan belajar tentang sejarah secara kontekstual. Ini bukan sekadar soal tiket, tetapi soal hak publik untuk mengakses penjabarannya secara langsung. Museum harus hadir sebagai ruang demokratis untuk mendapatkan pengetahuan sejarah tanpa memandang status ekonomi pengunjungnya. Museum saat ini juga berupaya menjadi ruang yang relevan dengan kehidupan masyarakat modern, bukan sekadar pameran statis. Teknik kuratorial kini menggabungkan pendekatan naratif, teknologi interaktif, dan program edukasi yang dibuat sedemikian rupa agar menarik bagi generasi baru. Museum yang inovatif mampu menginspirasi minat belajar, memperkuat budaya lokal, dan menciptakan rasa bangga pada sejarah bangsa.
Namun demikian, inovasi ini sering membutuhkan sumber daya tambahan. Pemerintah dan pengelola museum perlu memikirkan model pembiayaan yang inklusif, misalnya subsidi untuk pelajar, kerja sama sponsor, atau hari-hari khusus dengan tiket gratis, sebagaimana beberapa museum di luar negeri menyediakan hari kunjungan gratis atau berbasis donasi saja. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa akses pendidikan melalui museum bisa tetap terbuka tanpa beban tarif tinggi.
Museum adalah ruang publik yang berfungsi sebagai media edukasi sejarah dan budaya bangsa. Pembebanan biaya tinggi untuk mengakses museum bisa menjadi penghambat utama bagi masyarakat, terutama pelajar dan keluarga berpenghasilan rendah yang ingin belajar sejarah secara langsung. Kebijakan tarif masuk harus dipandang sebagai isu pendidikan dan sosial, bukan semata urusan bisnis. Negara dan pengelola museum perlu menemukan keseimbangan antara pemeliharaan fasilitas dan keterbukaan akses.
Akses museum seharusnya menjadi hak publik—bukan kemewahan—agar setiap warga negara punya kesempatan yang setara untuk memahami perjalanan sejarah dan membangun identitas budaya mereka sendiri. Kapan lagi, jika bukan di museum, tempat kita mengupas fakta terakhir sejarah bangsa?
Foto-foto: KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA
